NATUNA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, selaku Kepala BNPP melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, untuk berbelanja masalah terkait pengelolaan perbatasan negara.
Khusus di Natuna, terdapat permasalahan overlapping dan claiming dari negara Vietnam tentang wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), kemudian Tiongkok juga mengklaim bahwa Natuna merupakan bagian dari Nine Dash Line atau tradisional vision ground. Berkaca pada kasus lepasnya Sipadan dan Ligitan, Menteri Tito tidak ingin ada sejengkal batas negara lepas menjadi milik negara lain.
Untuk itu Indonesia perlu memperkuat batas wilayah dengan instrumen tradisional yakni kehadiran militer dan instrumen non tradisional seperti pengembangan wilayah kekuatan ekonomi.
Menko Mahfud dan Menteri Tito telah mengadakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Perbatasan Negara bersama Gubernur Kepri, Bupati Natuna, Pangko Armada I/Danguspurla I, Badan Keamanan Laut (Bakamla).
Dari rapat tersebut, Menteri Tito telah mengantongi masalah-masalah yang dihadapi oleh instrument tradisional dalam memperkuat batas wilayah negara.
"Kehadiran kita datang di sini untuk belanja masalah, teman-teman TNI, Polri, kira-kira problemnya apa saja. Diantaranya kita melihat misalnya alutsista yang usianya sudah tua, kemudian untuk dukungan oprasional nah tentu suara-suara ini kita sampaikan nantinya karena tugas BNPP itu adalah koordinasi jadi kita akan lakukan koordinasi di bawah arahan Bapak Menko Polhukam," ujar Menteri Tito di Kantor Bupati Natuna, Kabupaten Natuna, provinsi Kepulauan Riau, Selasa (23/11/2021).
Menteri Tito juga sudah mengantongi masalah-masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah seperti masalah listrik, tower, air, pengembangan perikanan untuk industri perikanan yang sangat potensial.
"Karena kita tahu pada selama ini mengandalkan galian saja, pertambangan, galian batu itu, nggak akan maksimal. Nah ini kira-kira kehadiran kita belanja masalah, melihat lapangan," pungkasnya.
(Humas BNPP)
1.jpeg)
