Kemensos Gunakan Aplikasi SIKS-NG Untuk Keakuratan Data Kemiskinan

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) mensosialisasikan aplikasi barunya, yang diyakini dapat mendata penduduk miskin secara akurat, pada acara Rapat Tematik Bakohumas.


Tema yang diusung Kemensos kali ini adalah Pendataan Basis Data Terpadu (BDT) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Melalui Aplikasi SIKS-NG. Acara ini digelar di Swiss Bell Hotel, Mangga Besar, Jakarta, Senin (22/7/2019).


Acara ini dihadiri oleh Staf Ahli bidang Komunikasi dan Media Sosial Kominfo Gungun Siswadi, Kepala Biro Humas Kemensos Sonny W. Manalu, Kepala Pusdatin Kemensos Said Mirza Pahlevi, dan diikuti oleh perwakilan humas dari Kementerian/Lembaga.


Program penurunan tingkat kemiskinan sejatinya menjadi komitmen dari semua pemimpin negara. Presiden Joko Widodo  pernah menyampaikan mengenai tiga program pengentasan kemiskinan yang menjadi fokus pemerintah yakni menjaga stabilitas harga, program subsidi dan dana desa, dan bantuan sosial.


Kegunaann aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) adalah menghadirkan data kemiskinan yang akurat khususnya di wilayah perbatasan Indonesia.


Kemensos saat ini memiliki sejumlah program yang disampaikan Sekjen Kemensos, Hartono Laras, antara lain Program tersebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama (KUBe), Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.


Keberhasilan penanggulangan kemiskinan ini tidak hanya ditentukan oleh program-program yang tepat inovatif, tetapi juga harus didukung dengan kriteria kemiskinan yang jelas, serta data yang akurat dan up to date. Dalam rangka mengumpulkan data yang up to date tersebut, lanjut Sekjen, perlu dilakukan verifikasi dan validasi secara berkala sesuai dengan jenis programnya.


“Tugas dan fungsi Kementerian Sosial semakin luas dalam penanggulangan kemiskinan, terutama dalam menyediakan data kemiskinan yang akurat, up to date, dan terintegrasi,” jelas Sekjen Kemensos sebagaimana disampaikan Kepala Biro Humas Sonny W. Manalu.


Berkaitan dengan itu, Sekjen Kemensos mengemukakan, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kemensos) secara terus menerus mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) dengan nomengklatur SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation).


“Sistem ini secara online dapat diakses oleh Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia,” ujar Hartono.


Data Terpadu, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kementerian Sosial didukung oleh Pemerintahan Daerah  melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan yang akurat, up to date, dan terintegrasi.


“Pelaporan pendaftaran, atau perubahan data dilakukan secara berjenjang dari tingkat pedesaan/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kotamadya, gubernur, sampai pada Menteri Sosial,” ungka Hartono.


Selanjutnya, data kemiskinan yang telah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai data terpadu yang dapat dipergunakan oleh kementerian/lembaga terkait untuk penanganan kemiskinan.


Menurut Hartono, aplikasi SIKS-NG sudah dilengkapi dengan variabel-variabel yang terdapat dalam form Basis Data Terpadu, sehingga informasi yang dibutuhkan tentang masyarakat miskin akan semakin lengkap. Aplikasi ini diharapkan memudahkan untuk mengintegrasikannya ke dalam Basis Data Terpadu dan seluruh program perlindungan sosial secara nasional.


“Sebagai wujud nyata kita sebagai anggota Bakohumas, setelah mengikuti forum ini, Saya mengimbau kepada Bapak/Ibu sekalian untuk secara luas dan masif menyebarkan informasi yang dipaparkan oleh para narasumber kepada pemangku kepentingan Bapak/Ibu, baik melalui website maupun media sosial yang dimiliki masing-masing kementerian/lembaga,” pungkas Hartono.


(Humas BNPP)