Pelanggaran Wilayah Perbatasan Negara Menjadi Ancaman Negara Ke Depan

YOGYAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia (RI) memastikan tindakan pelanggaran perbatasan negara merupakan salah satu ancaman bagi bangsa Indonesia ke depan. Ancaman nasional lainnya, yakni terostisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, bencana alam,  perompakan dan pencurian sumber daya alam, konflik terbuka, narkoba dan perang siber dan intelejen. 

“Juga wabah penyakit, termasuk wabah pandemi covid-19 yang sedang melanda dunia saat ini,” kata Kasubdit Tata Ruang Ditwilhan Ditjen Strahan Kemhan, Kolonel Julshah N.Y.B. pada acara acara Focus Group Discussion (FGD) Kebijakan Penataan Ruang di Kawasan Perbatasan Negara yang diselenggarakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Yogyakarta, baru-baru ini.

Untuk itu, ujar Julshah, pihaknya telah mempersiapkan 4 (empat) Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan yang meliputi: menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah perbatasan, mencegah pelanggaran wilayah perbatasan, mencegah penyelundupan dan pencurian sumber daya alam, dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di perbatasan,

Dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah perbatasan, menurut Julshah, diimplementasikan melalui patroli keamanan, survei dan pemetaan topografis serta melaksanakan pembinaan teritorial di sepanjang wilayah perbatasan darat; patroli keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional, pemetaan perbatasan laut dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut; dan patroli keamanan udara di seluruh wilayah udara nasional, menyelenggarakan pengamatan udara dan

pemotretan udara. “serta pembangunan dan peningkatan kemampuan intelijen secara

terintegrasi dengan lembaga pemerintahan terkait di wilayah perbatasan dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah perbatasan,” papar Julshah.

Kebijakan mencegah pelanggaran wilayah perbatasan dilaksanakan melalui patroli keamanan darat, patroli keamanan laut, patroli pengintaian udara di sepanjang garis batas dan pintu masuk kewilayah kedaulatan serta yurisdiksi nasional;kerja sama dengan negara tetangga dalam operasi pengamanan perbatasan dan bidang intelijen; kerja sama dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan masyarakat dalam rangka membantu mengatur arus keluar masuk manusia dan barang serta upaya diplomasi di Kawasan; dan pengintegrasian sistem pengawasan dengan melakukan kontrol terhadap ruang udara, radar sipil, sistem penginderaan, peringatan dini. “Kemudian pengintegrasian kemampuan intelijen dengan kementerian dan lembaga terkait,” ungkapnya.

Kerja sama dan koordinasi bersama kementerian/lembaga melalui penempatan personel TNI di pos lintas batas dan pos pemeriksaan lintas batas merupakan pelaksanaan dari kebijakan mencegah penyelundupan dan pencurian sumber daya alam. Penerapan lainnya, lanjut Julshah, pengembangan sistem informasi intelijen dengan kementerian/lembaga dan patroli keamanan darat, keamanan laut di wilayah yurisdiksi nasional dan pengintaian udara.

Sedangkan kebijakan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di perbatasan, dilaksanakan dengan  operasi bhakti dan karya bhakti melalui kerja sama kementerian dan lembaga terkait dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan; pelaksanaan pembinaan teritorial di wilayah perbatasan; dan pelaksanaan pembinaan potensi maritim di wilayah pesisir dan perbatasan laut. “Dan juga pelaksanaan pembinaan potensi kedirgantaraan di wilayah perbatasan.” pungkas Julshah.

Berkenaan dengan pertahanan dan keamanan perbatasan, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Negara, mengingatkan definisi kawasan perbatasan berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yaitu merupakan bagian dari wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan Negara lain, dalam hal batas wilayah Negara di darat, kawasan perbatasan Negara berada di kecamatan. “Untuk itu, kawasan perbatasan Negara merupakan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan Pertahanan dan keamanan,” kata Suhadjar pada saat acara penutupan FGD tersebut.


(Humas BNPP)