PLBN Motamasin Sambut Hangat Kunjungan Konsulat Timor Leste untuk Pelajari Ekspor Sapi

MALAKA, NTT - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Desa Alas Selatan, Kobalima, Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyambut hangat kedatangan agen konsulat Republik Demokratik Timor Leste, pada Senin, (05/12/2023) kemarin. 

 

Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Administrasi Umum PLBN Motamasin, Puspitorini yang mewakili Kepala PLBN Motamasin, Reynold Uran, menyambut kunjungan Agen Konsulat Republik Demokratik Timor-Leste, Bonifacio Fatima Martins Belo, di Gedung Serba Guna, PLBN Motamasin pada Pukul 09.OO WITA. 

 

Bonifacio Fatima turut menyelendangkan Puspitorini selendang adat Tais yang dilanjutkan dengan pertukaran plakat. 

 

Kunjungan ini menjadi momentum tatap muka dan silaturahmi dengan berbagai perangkat pelayanan publik yang terdapat di PLBN Motamasin. Termasuk unsur Customs, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) dan unsur security PLBN Motamasin seperti dari TNI dan POLRI hingga camat Camat Kobalima Timur. 

 

Puspitorini menjelaskan bahwa, dalam pertemuan tersebut, pihak Konsulat Timor Leste tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelayanan publik di lintas batas selatan Indonesia - Timor Leste dalam diplomasi komersial. 

 

"Terutama dalam konteks ekspor sapi dari Indonesia ke RDTL dan administrasi terkait," jelas Puspitorini melalui keterangan tertulis, Selasa (06/12/2023). 

 

Puspitorini lebih lanjut mengungkapkan, dalam diskusi antara kedua pihak membahas peran karantina dalam pengiriman ternak, yang merupakan topik penting dalam kerja sama di bidang peternakan. Dukungan terhadap kerja sama ini diperkuat oleh letak geografis yang strategis antara kedua negara.

 

BNPP melalui PLBN Motamasin, lanjutnya, menyatakan kesiapannya untuk mengawal penguatan kerja sama bilateral ini, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mencerminkan kepentingan kedua negara dan mematuhi regulasi yang berlaku.

 

"Kebijakan terkait perlintasan almarhum WNI dan ekspor/impor barang perlu ditinjau kembali. Semua hal ini membutuhkan diskusi yang mendalam untuk memastikan keseimbangan ekonomi, budaya, dan aspek lainnya sesuai dengan analisis risiko dan peraturan yang berlaku," tambahnya.

 

Penulis: Andreas Iknatius

Editor : Humas BNPP